Selasa, 29 Januari 2013

SOB Minta Dibatalkan

Pemerintah sebaiknya ‘memaksa’ industri membuat jalan khusus, sehingga angkutannya tidak merusak jalan publik dan pada saatnya dapat di-take over menjadi aset negara.
Meski memiliki alasan berbeda dengan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, namun Save Our Borneo (SOB) juga menolak rencana investasi Rusia yang akan membangun jaringan rel kereta api (KA) dari Kalteng ke Kaltim.
“SOB meminta untuk dibatalkan (pembangunan rel KA), bukan karena menuju ke Kaltim. Menuju kemana pun, jika tidak untuk angkutan publik harus dipikirkan ulang, apalagi ini untuk fasilitas eksploitasi sumber daya alam (SDA) secara masif,” tegas Direktur Eksekutif SOB Nordin, kepadaTabengan, di Palangka Raya, Jumat (5/8).
Menurut Nordin yang juga mantan Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, rencana pembangunan rel KA dari Kalteng ke provinsi lain di Kalimantan bukan merupakan isu utama, tapi yang substansial adalah moda transportasi yang dibangun apakah dari wilayah hulu eksploitasi menuju hilir (pelabuhan).
Biasanya, lanjut Nordin, moda demikian akan menuju pada eksploitasi SDA dan pengerukan skala masif dan jangka panjang. Kemudian, apakah moda transportasi yang akan dibangun tersebut diperuntukkan bagi fasilitas umum atau privat. Nordin menilai yang dilakukan investor Rusia tersebut tampaknya akan membangun untuk privat dengan menggunakan area umum, hutan negara, dan lahan warga.
Di samping itu, harus juga dicermati apakah pembangunan, pengelolaan, termasuk kontrolnya ke depan membutuhkan dana publik yang berasal dari APBN/APBD. “Jika ya, maka itu masalah, karena tidak untuk publik keretanya. Jika tidak, apa yang didapat rakyat dan negara, apakah hanya akan menyisakan lubang tambang dan kota hantu nantinya,” tegas Nordin.
Nordin menyarankan agar pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah (Pemda) agar ‘memaksa’ industri membuat jalan khusus, sehingga angkutannya tidak merusak jalan publik dan pada saatnya dapat di-take over (pindah tangan) menjadi aset publik/negara.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Kalteng Arie Rompas berpendapat bahwa rencana pembangunan rel KA, baik yang digagas oleh Pemerintah Pusat maupun Pemda adalah proyek yang akan mengancam keselamatan warga di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito dan Mahakam.
Menurut Rio, panggilan akrab Arie Rompas, proyek pembangunan rel KA tersebut bertujuan untuk mempercepat eksploitasi SDA di wilayah tangkapan air (cathmen area), sehingga harus ditinjau kembali.
Rio menilai menolak  pembangunan rel KA  karena menyangkut penyelamatan lingkungan dan ekologi di wilayah Pegunungan Swahcner  tidak mendasar. “Karena lebih bicara soal kewenangan pusat dan daerah, bukan pada aspek penyelamatan lingkungan dan ekologi di wilayah ini,” kata Rio.
Seharusnya, lanjut Rio, yang ditolak adalah izin konsesi pertambangan di wilayah tersebut, karena pasti akan  menghancurkan bentang alam dan ekosistem. Sebab, praktik pengelolaan pertambangan menggunakan metode open pit mining (tambang terbuka).
Berdasarkan cacatan Walhi, di wilayah tersebut sudah terdapat tujuh izin konsesi pertambangan batu bara milik BHP Biliton dan satu buah milik Asmin Koalindo Tuhup  seluas 362.733ha yang merupakan milik perusahaan asing. Dengan izin perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) yang masa kontaknya hingga 2033 mendatang.
Sebelumnya Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang dan Wakil Gubernur Achmad Diran menyatakan penolakannya terhadap rencana investor Rusia yang akan membangun rel KA pengangkut batu bara sepanjang 135km dari Kalteng ke Kaltim. Bahkan keduanya menegaskan akan mundur jika proyek tersebut tetap dipaksakan oleh Pemerintah Pusat.
“Saya dan Pak Achmad Diran (Wakil Gubernur Achmad Diran) tidak akan mau dan tidak bersedia menyetujui rencana ini,” tegas Teras dalam jumpa pers yang didampingi Diran dan sejumlah Kepala SKPD, di Ruang Eka Hasundau, Kompleks Kantor Gubernur, Rabu (3/8).
Penolakan Gubernur tersebut juga mendapat dukungan dari Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng. Ketua DAD Sabran Achmad menilai, jika kekayaan alam Kalteng justru diangkut melalui provinsi lain, Kalteng akan dirugikan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar