FUTURE

Rabu, 27 Februari 2013

Potensi Pencemaran Lingkungan Di Kotim Sangat Tinggi

"Kalau pemerintah daerah tidak tegas, kasus-kasus seperti ini akan terus terjadi dan terulang"

Sampit, Kalteng, - Lembaga Swadaya Masyarakat Save Our Borneo, Kalimantan Tengah menilai potensi pencemaran lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur sangat tinggi, karena di daerah itu banyak beroperasi perusahaan besar swasta.

"Kami harap pemerintah Kotim meningkatkan pengawasan aktivitas perusahaan besar swasta (PBS) perkebunan dan pertambangan karena keberadaannya rentan pencemaran lingkungan," kata Direktur Eksekutif SOB Kalimantan Tengah (Kalteng), Nordin di Sampit, Senin.

Banyaknya jumlah perusahaan perkebunan dan pertambangan di Kotim, membuat potensi pencemaran lingkungan sangat tinggi. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup (BLH), perlu diperketat agar tidak terjadi pelanggaran aturan, mulai masalah perizinan hingga pencemaran limbah.

"Saat ini saja kami menduga ada sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang pembuangan limbahnya bocor sehingga mengalir deras ke sungai. Kami masih mendalami masalah ini karena informasi dan data yang kami dapat, ini terjadi di beberapa lokasi di Kotim," katanya.

Mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalteng itu berpendapat, lemahnya pengawasan membuat perusahaan makin berani melawan aturan.

Bukan hanya pembuangan limbah mereka bocor, bahkan ada pula perusahaan yang diduga membuang langsung limbah mereka melalui anak-anak sungai yang kemudian mengalir ke danau dan sungai besar.

"Kami berani berkata PBS perkebunan kelapa sawit dan pertambangan di Kabupaten Kotim melakukan pelanggaran karena kami sudah memiliki datanya," ungkapnya.

Kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena dampaknya mengganggu kesehatan masyarakat, bahkan mengancam keselamatan penduduk yang berada di sekitarnya.

Pemerintah daerah diminta bisa lebih tegas terhadap masalah pelanggaran aturan itu agar masyarakat tidak menjadi korban.

Nordin juga menyoroti polemik terkait salah satu pabrik milik PT Mustika Sembuluh yang diduga telah beroperasi padahal belum mengantongi izin Upaya Pengelolaan lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

Menurut Nordin, pemerintah daerah harus bertindak tegas dengan melarang pabrik tersebut beroperasi sampai perizinan yang diharuskan bisa dipenuhi.

"Kalau pemerintah daerah tidak tegas, kasus-kasus seperti ini akan terus terjadi dan terulang.

Selasa, 26 Februari 2013

Empat Juta Hektare Hutan Boleh Ditebang, Jutaan Kubik Kayu Dibabat Setiap Tahun

PALANGKA RAYA, Kawasan hutan seluas 4,051 juta hektar (Ha) di Kalimantan Tengah (Kalteng) dilegalkan untuk ditebang. Kawasan seluas itu merupakan areal dari 60 pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang diberikan kepada investor. Dari sebagian besar areal yang legal ditebang itu, jutaan pohon ditebang setiap tahunnya.

Hal tersebut terungkap dalam data Dinas Kehutanan Kalteng. Dari sekitar empat juta hektar kawasan hutan tersebut, pada 2012 lalu jumlah kayu yang ditebang mencapai 2,015 juta meter kubik. Jumlah tersebut sedikit menurun dibanding tahun 2011 yang menghasilkan tebangan sebanyak 2,154 juta meter kubik. Sementara pada 2010 kayu yang ditebang mencapai 1,914 juta meter kubik.

“Jumlah produksi kayu di Kalteng ini rata-rata mencapai sekitar 2,2 juta meter kubik per tahun, dan ini diluar dari Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK),” kata Kabid Produksi Hasil Hutan Dinas Kehutanan Kalteng Sapta Wartono, baru-baru ini.

Sapta mengatakan, dari 60 unit pemegang HPH di Kalteng, hanya 15 HPH yang mengantongi sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari. Dengan memiliki sertifikat tersebut, 15 HPH itu bisa mengesahkan rencana kerja tahunan (RKT) sendiri serta memiliki pengakuan untuk mengapalkan kayu ke luar negeri.

“HPH yang belum memiliki sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari mungkin masih dalam proses penilaian yang dilakukan oleh tim independen yang ditunjuk Kementerian Kehutanan. Penilaian kepada HPH itu dilakukan selama dua tahun sekali, sementara yang dinilai adalah proses penebangan atau produksi, sosial, ekologi, dan beberapa hal lainnya,” katanya.

Lebih lanjut Sapta mengatakan, Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan dari sektor kehutanan pada 2011 mencapai Rp 458,708 miliar. Dari jumlah tersebut, untuk Kalteng sebesar Rp 224,920 miliar, dan dari dana yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalteng sebesar Rp 24,5 miliar. Prosentase dana bagi hasil dari sector tersebut yakni, Pemerintah Pusat 20 persen, Pemprov 16 persen, kabupaten/kota penghasil 32 persen, dan 32 persen lainnya dibagi rata untuk kabupaten/kota.

“Sementara PNBP pada 2012 sebesar Rp 486,407 milir, dimana Kalteng menerima sebesar Rp 258.186 miliar. Dari jumlah itu, yang diterima Pemprov Kalteng sebesar Rp 25 miliar. Data ini berdasarkan hasil rekonsiliasi penerimaan negara bukan pajak antara Dinas Kehutanan dengan Biro Keuangan Kementrian Kehutanan beberapa waktu lalu,” jelasnya.

Direktur Esekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalteng sebelumnya mengatakan, semakin berkurangnya hutan di Kalteng mulai berdampak pada munculnya berbagai bencana di wilayah ini, terutama banjir. Daerah yang sebelumnya bebas banjir, kini mulai dihantui banjir. Hamper setiap tahun sebagian besar daerah di Kalteng diterjang banjir ketika musim hujan.

“Tingkat deforestasi hutan di Kalteng sangat tinggi, sementara rehabilitasinya minim, akibatnya, bencana-bencana terus bermunculan, seperti banjir, kabut asap, dan bencana lainnya yang disebabkan semakin berkurangnya hutan. (sumber Radar Sampit)